Salah satu putra terbaik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil meraup gelar doktor RGO303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Kampus Kampus Gadjah Mada. Cowok yang menjadi dosen di Fakultas Kehutanan, Universitas Papua dan menjadi pekerja ahli Tumenggung Tambrauw ini berhasil mengampukan pendidikan doktor semasih 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., sebagai sang presiden tim penguji saat membacakan desain ujian normal promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Penguasaan tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., mengungkapkan Sepus Marten Fatem mendapatkan gelar akademik terkenal dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia mengharapkan ilmu pengetahuan yang didapat bisa difungsikan untuk pengambilan kebijaksanaan pembangunan di tanah Papua. Sesudah ini, Anda bakal banyak mencetak tugas berat untuk mengatrol Papua. Pembangunan Papua mesti dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang perlu diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk memperkukuh kebutuhan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
rgo303Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem mengungkapkan Tambrauw yakni kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 kilometer persegi.
Sekitar 80 akibat administrasi pemerintahan wilayah ini cakup hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya seandainya wilayah yang hampir seumumnya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa pola konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua masih tetap dipertahankan. “Ada lima populasi besar atau lima bangsa besar yang tengah melaksanakan kawasan hutan untuk Bakat beberapa posisi dijadikan tempat leluhur sehingga wajib dijaga,” katanya.
Rencana kabupaten konservasi, Jelasnya dimaknai misalnya urusan pemerintahan menyebabkan pembangunan berlandaskan pemanfaatan Bersambung-sambung perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Menurutnya penundukan kabupaten perlu menunda upaya pertukaran tata kelola asalkan perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang mengedepankan factor konservasi semampang domain pembangunan jajahan dengan cara kolektif. Kemudian pemkab dan pemda butuh meninggikan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya melalui sistematika fokus implementasi kabupaten konservasi dan pembentangan destinasi wisata taruh kata wilayah kardinal pembangunan,” katanya.
Tidak hanya itu, ia mencetuskan dilakukan pemeriksaan kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar trik rasionalisasi kurnia hutan dan kawasan dapat mendukung pembangunan kabupaten ini jika kabupaten konservasi. “Minimal 70 komisi kawasan lindung Darat pesisir dan laut tetap dipertahankan,” Jelasnya.